Persoalkan kebijakan efisiensi Presiden Republik Indonesia (RI), Ratusan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP) atau Politani menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Rabu, (5/5/2025).

Ratusan mahasiswa yang  melakukan Longmarch dari kampus hingga ke gedung DPRD dikawal ketat anggota Polres 50 Kota, TNI dan Satpol-PP. Bahkan Kapolres 50 Kota, AKBP. Syaiful Wachid ikut mengawal aksi tersebut.

Dihadapan pimpinan DPRD, mahasiswa yang melakukan orasi menyampaikan sejumlah hal. Diantaranya kebijakan Efesiensi Presiden Prabowo yang berdampak banyak pada dunia pendidikan, persoalan monopoli Gambir yang merugikan petani, oknum yang bermain pupuk bersubsidi, LGBT dan persoalan kerja atau program kepala daerah yang tidak selesai.

”Efisiensi yang disampaikan Presiden sangat merugikan, termasuk dunia pendidikan. Praktek yang biasanya dilaksanakan diluar kampus tidak bisa lagi dilaksanakan karena pemotongan anggaran.,” ucap Mahasiswa yang melakukan Orasi.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti efesiensi anggaran yang katanya untuk penghematan, tapi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan.

”Efisiensi yang katanya untuk penghematan, tapi malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan,” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan mahasiswa tersebut, ia juga menyoroti berbagai persoalan di Kabupaten Limapuluh Kota, diantaranya permainan pupuk bersubsidi oleh oknum, LGBT serta PR atau Program Kepala Daerah yang tak kunjung selesai.

”Kita akan terus berjuang sampai suara kita didengar dan dipenuhi, kita tidak mau aspirasi kita hanya didengar saja,” tutupnya.

Sementara itu, Presiden BEM Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Hanif Hasibuan saat berorasi menyampaikan sejumlah hal. Diantaranya terkait kekecewaan kepada wakil Rakyat dan Pemerintah Daerah.

”Apa gunanya anda dipilih, kami harapkan aspirasi kami ini disampaikan kepada Pemerintah Pusat. anggota DPRD yang Nayaman duduk di kursi, jangan buta ketika sudah duduk,” ucapnya.